Soal Capres 2024, Sekjen PDIP Ingatkan Kader Jangan Ada Gerakan Tambahan

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya memegang teguh disiplin dalam berbagai hal, seperti di sisi ideologi hingga organisasi. Salah satunya adalah komitmen dalam tindakan setelah mendukung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Joko Widodo-Maruf Amin.

"Jangan kita tidak disiplin mengaku mendukung pemerintahan Jokowi dan kemudian Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, sampai akhir tahun, tetapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi," ujar Hasto saat pidato politik perayaan Hari Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP, Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, peringatan Sumpah Pemuda pada tahun politik diharapkan mampu membangun jiwa persatuan. Menurut dia, pemuda Indonesia harus memahami sumpah bersifat abadi.

"Menghadapi tahun-tahun politik ini, mari kita kedepankan politik akal sehat, politik yang berakar pada komitmen kebangsaan. Ketika ada pihak-pihak yang pernah dengan ambisi kekuasaan lalu ingin memecah belah bangsa ini, di situlah pemuda-pemuda Indonesia mengingatkan bahwa kita punya sumpah, punya ikrar," ujar dia.

DPP PDI Perjuangan memberikan sanksi keras terhadap Dewan Kolonel yang dibentuk oleh loyalis Puan Maharani. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, kader-kader PDIP ini kelewat kreatif, bahkan cenderung cari muka kepada Puan.

Setelah klarifikasi dengan orang-orang yang disebut mendirikan Dewan Kolonel, Komarudin menyimpulkan tidak ada keterlibatan langsung oleh Puan.

"Mbak Puan sendiri enggak terlibat di dalam proses itu. Mereka berinisiatif melakukan itu. Ini kadang-kadang teman-teman ini kreatif, kelewat kreatif untuk cari muka kadang juga," ujar Komarudin di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (26/10).

"Kita bukan menolak pemimpin tapi kita menjerumuskan pemimpin," sambungnya.

Komarudin mengatakan, anggota Dewan Kolonel diberikan sanksi keras dan terakhir karena pembentukan struktur ini melanggar aturan partai. Wajar kader partai yang membentuk organisasi di dalam organisasi diberi teguran keras.

"Kalau dewan kolonel itu dan saya sampaikan, yang berat di Dewan Kolonel itu membuat organisasi di luar aturan AD/ART kita," ujarnya.

Sementara itu, Komarudin mengatakan Dewan Kolonel langsung diberikan sanksi tanpa dipanggil ke DPP karena sudah jelas dalam pemberitaan media. Beberapa anggotanya sudah ditelepon untuk klarifikasi.

Komarudin pun menyiapkan klarifikasi berikutnya terhadap sejumlah nama yang disebut anggota Dewan Kolonel.

"Yang kedua itu ada nama teman-teman di SK tapi mereka sudah kontak satu persatu, tapi tidak mengerti makanya kita akan persiapkan untuk panggil gelombang kedua berikutnya untuk klarifikasi," kata Komarudin.

Sejumlah kader PDIP yang diberikan teguran keras adalah Trimedya Panjaitan, Johan Budi, Masinton Pasaribu dan Hendrawan Supratikno.